Beranda Live Peran NU dalam Lipatan Sejarah Kebangsaan – Pleno PBNU Tahun 2019

Peran NU dalam Lipatan Sejarah Kebangsaan – Pleno PBNU Tahun 2019

19
BAGIKAN

Teaser : NU Kepemimpinan Kiai Miftah dan Kiai Said

Ide Cerita: Pleno PBNU Tahun 2019

Diproduksi oleh: 164 Channel – LTN PBNU

Video ini dipertontonkan pada pembukaan Pleno PBNU Tahun 2019 di Ponpesd al-Muhajirin 2, Purwakarta. Jawa Barat.

Sinopsis

Dalam sebuah hadist dikatakan bahwa “Khoirunnas Anfauhum Linnas”, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sepertinya itulah yang dipegang oleh organisasi Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya pada tahun 1926 hingga saat ini tahun 2019.

Sepanjang perjalanan sejarah, sejak sebelum kemerdekaan, di saat mempertahankan kemerdekaan, hingga dalam mengisi kemerdekaan, Nahdlatul Ulama selalu mengambil peran penting dalam kehidupan berbangsa dalam rangka memberi manfaat pada masyarakat luas.

Sebagai bukti, mari kita lihat peran NU dalam masa perjuangkan kemerdekaan Indonesia. NU mengambil bagian penting dalam memperjuangkan kemerdekaan serta terlibat dalam mempertahankannya. Sebagai bukti, meletusnya Hari Pahlawan 10 November 1945 tak lain merupakan akibat dari kerasnya gaung fatwa Resolusi Jihad yang ditakbirkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama di zaman kemerdekaan. Perjuangan itu menyebabkan gagalnya pasukan Belanda yang hendak kembali ke tanah air.

Sejarah juga tidak akan lupa, bagaimana NU mencoba menjembatani antara teologi keagamaan di Indonesia dengan gagasan Pancasila. Di saat semua orang berdebat dan membeturkan dasar negara dan agama, NU berhasil keluar dengan sebuah keputusan fenomenal pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdhatul Ulama di Sukorejo, Situbondo 16 Rabi’ul Awwal 1404 H atau 21 Desember 1983. Kala itu, NU mengeluarkan fatwa bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan agama Islam. Sontak saja, keputusan menjadi jalan keluar bagi masyarakat Indonesia yang tak perlu memilih antara berislam atau berindonesia. Ide strategis yang menjadi pegangan mayoritas penduduk Indonesia sejak dulu bahkan hingga saat ini, di saat bangsa Indonesia digonjang-ganjing oleh bujuk rayu perpecahan berkedok negara khilafah islamiyah.

Pada kesempatan yang lain, saat bangsa Indonesia berada dalam pusaran politik yang mengancam perpecahan, para ulama NU sekali lagi mengambil bagian strategis melalui keputusan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdhatul Ulama di Banjar, Jawa Tengah tahun 2019. Dalam sebuah keputusan, NU mengimbau semua elemen masyarakat untuk tidak menggunakan kata ‘kafir’ pada anggota masyarakat yang tidak beragama Islam. Kata kafir, oleh munas NU dianggap sebagai kata yang diskriminatif dan juga tidak dikenal oleh hukum ketatanegaraan Indonesia.

Tak hanya pada isu politik kebangsaan semata, NU dengan sayap lembaga organisasi di bawahnya kini juga mengambil peran penting yang tak kalah strategisnya. Sejumlah lembaga dan organisasi sayap NU saat ini tengah aktif terlibat dalam penggodokan isu nasional dan global, misalnya isu lingkungan hidup, bencana alam, stunting, isu demokrasi dan HAM, terorisme, agraria, dan seterusnya menjadi bagian pekerjaan sehari-hari kader-kader NU di bawah arahan para kiai NU.

Di bawah kepemimpinan Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar yang menggantikan KH Ma’ruf Amin bersama Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj, gerakan NU semakin massif di segala lini kehidupan. NU sendiri terus berupaya menjaga ritmenya untuk mendapingi pemerintah dengan menyiapkan kader-kader terbaiknya melalui pengkaderan. Baik oleh NU maupun badan otonom, mendirikan puluhan Universitas Nahdlatul Ulama dan program beasiswa yang dikawal oleh NU. Harapannya kader NU di masa depan akan terus menjaga bagian dari semangat NU untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan beragama. Sehingga pada tahapannya NU dapat menjalankan titah sucinya untuk menjaga keharmonisan antara sesama warga negara, sesama umat Islam, dan sesama umat manusia.

Komentar